Pada awal tahun 2025 ini, pemerintah Indonesia telah mengumumkan pemberlakuan efisiensi anggaran negara.
Efisiensi tersebut dilakukan dengan mengurangi anggaran beberapa instansi dan biaya program tertentu.
Tujuannya adalah untuk mengalokasikan anggaran tersebut ke beberapa program yang menjadi prioritas pemerintah saat ini, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Apakah efisiensi ini akan berdampak juga pada perencanaan keuangan masyarakat umum? Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sahabat bisa menyimak artikel berikut ini.

Apa itu Efisiensi Anggaran?

Efisiensi anggaran adalah salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya finansial serendah mungkin tanpa menurunkan kualitas kinerja suatu organisasi.
Sementara itu, dalam konteks pengelolaan negara, pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk menyesuaikan penggunaan dana secara tepat.
Pada umumnya, efisiensi anggaran dilakukan dengan mengalihkan atau mengurangi penggunaan anggaran kepada suatu sektor yang dianggap lebih tepat. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pemborosan dan memastikan setiap anggaran mampu memberikan hasil yang optimal.

Dampak Efisiensi Anggaran 2025

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia tahun 2025 tercantum dalam Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun.
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada tahun 2025 berupa pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta pemangkasan transfer anggaran ke daerah senilai Rp50,59 Triliun.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Efisiensi  anggaran dilakukan terhadap 16 pos belanja, seperti pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa kendaraan, hingga kegiatan seremonial.
Adapun beberapa dampak akibat efisiensi anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem Work from Anywhere (WFA) Pegawai BKN dan Kemenkes

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerapkan sistem kerja Work from Anywhere (WFA) atau bekerja di mana saja dengan sistem hari kerja 2-3 hari kerja di kantor.
BKN akan memaksimalkan koordinasi melalui pertemuan daring, membatasi perjalanan dinas, serta efisiensi dalam penggunaan listrik.
Selain BKN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga melakukan sistem kerja WFA bagi para pegawainya setiap hari Rabu.
Kemenkes pun membatasi pembelian kebutuhan kantor, penggunaan saran dan kendaraan kantor, serta pengurangan perjalanan dinas.
Baca juga: 6 Contoh Kegiatan Produksi dari Berbagai Sektor Industri

2. Berkurangnya Layanan BMKG

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, pengurangan anggaran untuk lembaganya akan berdampak signifikan dalam belanja modal dan barang tahun ini.
Efisiensi anggaran akan membuat banyak alat operasional utama (Aloptama) berpotensi mati karena pemeliharaannya jadi berkurang sebanyak 71 persen.

3. Pengurangan karyawan RRI

Pengurangan anggaran juga berdampak langsung terhadap karyawan berstatus tenaga lepas di beberapa instansi, salah satunya adalah Radio Republik Indonesia (RRI).
Adapun karyawan RRI yang terdampak pengurangan jumlah ini, di antaranya kontributor, penyiar, dan lain-lain.

4. Pembatalan Proyek Infrastruktur Kemen PU

Pengurangan anggaran juga berdampak langsung pada kinerja Kemen PU RI (Kementerian Pekerjaan Umum).
Pengurangan anggaran ini menyebabkan pembatalan kegiatan fisik dan pembelian alat baru, serta pengurangan dana tanggap darurat.

5. Gaji, Upah, dan Biaya Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dibayar

Efisiensi anggaran Mahkamah Konstitusi (MK) menyebabkan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai MK hanya mampu dibayar sampai bulan Mei 2025.
Selain itu, pemotongan anggaran juga berdampak ke penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sehingga tidak dapat dibayarkan.
Di sisi lain, biaya pemeliharan, seperti gedung, kendaraan, peralatan, dan mesin yang digunakan dalam operasional MK juga tidak dapat dibayarkan.

6. Seleksi Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial (KY) Terhenti

Efisiensi anggaran juga berdampak pada proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan Komisi Yudisial, di saat MA sedang kekurangan 19 hakim agung dan hakim ad hoc.

7. Anggaran Riset BRIN dan Kemendikti Saintek Dipangkas

Dampak lain dari efisiensi anggaran ini juga dirasakan oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) yang anggaran risetnya dipangkas pada tahun ini.
Namun, belum diketahui secara pasti apa saja proyek riset dari BRIN dan Kemendikti Saintek yang akan terdampak oleh efisiensi ini.

8. Ombudsman Tidak Dapat Bekerja secara Maksimal

Pengurangan anggaran ini juga menyebabkan Ombudsman tidak dapat bekerja. Hal ini dikarenakan anggaran yang ada hanya cukup digunakan untuk menggaji karyawan saja, dan tidak cukup untuk menjalankan kegiatan substansial.
Sebagai informasi, Ombudsman merupakan lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Lembaga ini bertanggung jawab atas laporan-laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran pelayanan publik.

9. Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Menurun

Efisiensi anggaran untuk LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) juga akan berdampak pada kualitas perlindungan saksi dan korban. Dana yang tersisa dianggap hanya cukup hingga bulan April atau Mei 2025.
Pemangkasan anggaran membuat LPSK harus mengurangi layanan utama mereka yang berupa bantuan medis, psikologis, serta perlindungan fisik bagi korban.
Baca juga: Instansi: Kenali Jenis dan Contohnya di Berbagai Bidang

Apa Saja yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran 2025?

Tentunya, tidak semua sektor terdampak dari efisien anggaran tahun 2025 ini. Salah satu sektor yang tidak terdampak adalah Beasiswa dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah.
Hal ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, yang menanggapi isu bahwa program Beasiswa dan KIP Kuliah akan terdampak efisiensi anggaran 2025.
Diketahui, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar saat ini sebanyak 1.040.192 mahasiswa.
Selain penerima KIP kuliah, beasiswa lain yang sedang berjalan berikut juga akan tetap berjalan tanpa gangguan:

• Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
• Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikti Saintek).
• Beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama.

Di samping itu, beberapa kementerian atau lembaga yang tidak terdampak efisiensi anggaran per Kamis (13/02/2025) adalah sebagai berikut:

• Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7,05 triliun.
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6,15 triliun.
• Bendahara Umum Negara: Rp1,93 triliun.
• Dewan Perwakilan Rakyat: Rp6,69 triliun.
• Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp268,28 miliar.

Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Tentu saja, masyarakat berharap efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga yang terdampak tidak menurunkan kinerjanya.
Dana yang dihasilkan dari efisiensi juga diharapkan dapat dialokasikan ke sektor-sektor lain yang bermanfaat di tengah ketidakjelasan kondisi perekonomian saat ini. 
Dalam hal ini, investasi melalui Tabungan Emas di Pegadaian bisa menjadi harapan bagi sahabat yang ingin menjaga keuangan di saat ketidakpastian ekonomi.
Tabungan Emas dari Pegadaian memungkinkan sahabat berinvestasi emas dengan biaya terjangkau untuk mendapatkan emas 24 karat. Keamanan dan keaslian emasnya pun sudah terjamin, jadi kamu tidak perlu khawatir.
Untuk mengetahui berapa gram emas yang bisa didapat, jangan ragu menggunakan fitur Simulasi Tabungan Emas dari Pegadaian.
Apa lagi yang kamu ragukan? Yuk, mulai menabung emas di Pegadaian melalui aplikasi Pegadaian Digital atau di kantor cabang Pegadaian terdekat!
Baca juga: Kebijakan Fiskal dan Moneter, Apa Saja Perbedaannya?